BERBAGAI aktivis, budayawan, dosen dan ilmuwan menilai bahwa pemerintahan SBY telah gagal. Sebab itu mereka juga menuntut SBY untuk turun dari Istana. Kegagalan tersebut misalnya terlihat dari belum tuntsanya kasus skandal Bank Century yang diduga melibatkan Boediono dan Sri Mulyani. Hal tersebut diungkapkan pada diskusi “Pergolakan Politik Indonesia: Arah dan Implikasinya” yang menghadirkan Hendri Saparini, Ridwan Saidi, Fuad Bawazier, Haris Rusli. Tidak lupa hadir pula dalam forum ini Sri Bintang Pamungkas dan Permadi.
Dalam bidang ekonomi, Hendri Saparini menilai bahwa apa yang selalu dirujuk oleh pemerintah indikator ekonomi yang elitis. Misalnya adalah inflasi dan harga saham. Sedangkan indikator ekonomi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat banyak, misalnya kenaikan sembako, tak pernah menjadi perhatian pemerintah. “Pemerintah selalu menilai pertumbuhan ekonomi dari indikator elitis seperti saham dan inflasi” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa kebijakan Boediono dan Sri Mulyani dalam bailout Bank Century tidak rasional. Melalui teori ekonomi ia menjelaskan bahwa sistemik atau tidaknya suatu Bank itu dapat dilihat dari dua segi. Pertama kalau bank tersebut besar. Dalam hal ini ia menilai Bank Century bukanlah Bank yang besar. Kedua Bank tersebut memiliki keterkaitan dengan bank yang lain. Dalam hal ini bank Century tidaklah mungkin berdampak sistemik karena ia masuk dalam kedua kategori si atas.
“Jangan-jangan Bank Century ini hanya warung rokok yang kecil dan tidak memiliki keterkaitan dengan yang lain. Terus warung rokok tersebut dirampok lagi. Ya jadinya kan sudah tidak apa-apa lagi disana”, ujar pengamat ekonomi tersebut. Dalam kesempatan ini, ia pun mendesak Boediono dan Sri Mulyani untuk bertanggung jawab dan jangan membodohi rakyat. Penjelasan-penjelsan Boediono selama ini menurutnya tidak masuk akal dan membodohi masyarakat.
Sementara itu Fuad Bawazier juga melihat ekonomi yang dikembangkan oleh SBY kini bersifat neolib dengan pemberlakuan FTA ASEAN-Cina. Perdebatan pembangunan antara neolib dan ekonomi kerakyatan tersebut sebenarnya sudah berjalan selama 40 tahun yang lalu. Tetapi memang kaum neolib ini selalu bekerja dengan penguasa. Sementara itu kaum ekonomi kerakyatan selalu berada di pinggiran. Dalam hal ini. Kaum neolib selalu memfasilitasi penguasa untuk mencuri uang rakyat melalui kebijakan-kebijakan tertentu. Ia pun melihat bahwa kasus bank Century ini adalah tindakan kaum neolib yang memfasilitasi penguasa untuk mencuri uang rakyat melalu mekanisme bailout.
Di bidang hukum, Ridwan Saidi melihat berbagai kejanggalan dalam soal penegakkan hukum yang terjadi di pemerintahan SBY kini. Misalnya kasus Antasari Azhar, Susno Duadji, Bibit dan Chandra dan tak lupa juga penuntasan Bank Century. Ia pun bertanya “apakah Kapolri berada di balik skandal Antasari Azhar dan Susno Duadji?” tanyanya. “apakah SBY berada di balik skandal Century?” ujarnya mempertanyakan peran SBY dalam bailout Century.
Berdasarkan analisa atas keadaan tersebut, kelompok masyarakat yang menamakan diri “Perkumpulan Renaissance Indonesia” ini menuntut SBY untuk mundur. SBY dilihat gagal terutama dalam beberapa hal; kasus bank Century yang tidak tuntas, penegakkan hukum yang amburadul misalnya terkait dengan Susno Duadji dan Antasari Azhar, juga kasus Bibit-Chandra, lalu juga dalam bidang ekonomi yang memaksakan Indonesia masuk dalam FTA. [jakartapress]
Dalam bidang ekonomi, Hendri Saparini menilai bahwa apa yang selalu dirujuk oleh pemerintah indikator ekonomi yang elitis. Misalnya adalah inflasi dan harga saham. Sedangkan indikator ekonomi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat banyak, misalnya kenaikan sembako, tak pernah menjadi perhatian pemerintah. “Pemerintah selalu menilai pertumbuhan ekonomi dari indikator elitis seperti saham dan inflasi” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa kebijakan Boediono dan Sri Mulyani dalam bailout Bank Century tidak rasional. Melalui teori ekonomi ia menjelaskan bahwa sistemik atau tidaknya suatu Bank itu dapat dilihat dari dua segi. Pertama kalau bank tersebut besar. Dalam hal ini ia menilai Bank Century bukanlah Bank yang besar. Kedua Bank tersebut memiliki keterkaitan dengan bank yang lain. Dalam hal ini bank Century tidaklah mungkin berdampak sistemik karena ia masuk dalam kedua kategori si atas.
“Jangan-jangan Bank Century ini hanya warung rokok yang kecil dan tidak memiliki keterkaitan dengan yang lain. Terus warung rokok tersebut dirampok lagi. Ya jadinya kan sudah tidak apa-apa lagi disana”, ujar pengamat ekonomi tersebut. Dalam kesempatan ini, ia pun mendesak Boediono dan Sri Mulyani untuk bertanggung jawab dan jangan membodohi rakyat. Penjelasan-penjelsan Boediono selama ini menurutnya tidak masuk akal dan membodohi masyarakat.
Sementara itu Fuad Bawazier juga melihat ekonomi yang dikembangkan oleh SBY kini bersifat neolib dengan pemberlakuan FTA ASEAN-Cina. Perdebatan pembangunan antara neolib dan ekonomi kerakyatan tersebut sebenarnya sudah berjalan selama 40 tahun yang lalu. Tetapi memang kaum neolib ini selalu bekerja dengan penguasa. Sementara itu kaum ekonomi kerakyatan selalu berada di pinggiran. Dalam hal ini. Kaum neolib selalu memfasilitasi penguasa untuk mencuri uang rakyat melalui kebijakan-kebijakan tertentu. Ia pun melihat bahwa kasus bank Century ini adalah tindakan kaum neolib yang memfasilitasi penguasa untuk mencuri uang rakyat melalu mekanisme bailout.
Di bidang hukum, Ridwan Saidi melihat berbagai kejanggalan dalam soal penegakkan hukum yang terjadi di pemerintahan SBY kini. Misalnya kasus Antasari Azhar, Susno Duadji, Bibit dan Chandra dan tak lupa juga penuntasan Bank Century. Ia pun bertanya “apakah Kapolri berada di balik skandal Antasari Azhar dan Susno Duadji?” tanyanya. “apakah SBY berada di balik skandal Century?” ujarnya mempertanyakan peran SBY dalam bailout Century.
Berdasarkan analisa atas keadaan tersebut, kelompok masyarakat yang menamakan diri “Perkumpulan Renaissance Indonesia” ini menuntut SBY untuk mundur. SBY dilihat gagal terutama dalam beberapa hal; kasus bank Century yang tidak tuntas, penegakkan hukum yang amburadul misalnya terkait dengan Susno Duadji dan Antasari Azhar, juga kasus Bibit-Chandra, lalu juga dalam bidang ekonomi yang memaksakan Indonesia masuk dalam FTA. [jakartapress]
100 Hari SBY dinilai Gagal
Tidak ada komentar:
Posting Komentar