Jumat, 22 Januari 2010 | 04:59 WIB
Jakarta, Kompas - Pascameninggalnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, semangat keberagaman dalam menjalankan agama dan kepercayaan tidak boleh berhenti. Masyarakat, juga kalangan media massa, harus terus mendorong keberagaman dengan mengembangkan ide-ide toleransi untuk kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan.
Hal itu dikemukakan tokoh muda Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla, Kamis (21/1), pada diskusi ”Prospek Demokrasi dan Kebebasan 2010” menandai peluncuran Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) di Jakarta Media Center.
Diskusi ini juga menghadirkan pembicara Direktur Indonesian Conference on Religion and Peace Siti Musdah Mulia dan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Endy M Bayuni.
Ulil Abshar Abdalla menyatakan, Gus Dur sebagai bapak pluralisme di Indonesia tentu tidak ingin keberagaman yang dirintisnya itu kandas. Kepergian Gus Dur justru harus menjadi tantangan bagi pejuang keberagaman tetap menghidupkan semangat tersebut.
Pascafatwa haram Majelis Ulama Indonesia mengenai pluralisme (termasuk liberalisme dan sekularisme agama) pada 2005, perjuangan keberagaman itu terkesan meredup. Kalangan pengelola media massa juga cenderung melakukan sensor internal setiap kali melansir pemberitaan soal keberagaman.
Terkait upaya untuk terus menghidupkan ide-ide keberagaman, lanjut Ulil, apakah mungkin di masyarakat juga dibentuk semacam otoritas yang melegitimasi perlunya keberagaman. Nurcholish Madjid, misalnya, adalah tokoh yang memiliki otoritas yang perkataannya bisa semacam fatwa.
Siti Musdah Mulia mengemukakan, aspek penting bagi komunitas keagamaan adalah berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama, termasuk di dalamnya hak kemandirian mengatur organisasi.
Kebebasan menjalankan agama seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan itu pun demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik. ”Negara berkewajiban menghormati dan menjamin kebebasan beragama tanpa membedakan suku, bahasa, agama, keyakinan, politik, ataupun asal- usulnya,” kata Siti Musdah Mulia.
Bagi Endy M Bayuni, dalam 11 tahun reformasi ini, diakui, banyak memberikan kemajuan terhadap kebebasan seiring dengan berkembangnya revolusi teknologi informasi. (WHO)
Kamis, 21 Januari 2010
100 Hari SBY dinilai Gagal...
BERBAGAI aktivis, budayawan, dosen dan ilmuwan menilai bahwa pemerintahan SBY telah gagal. Sebab itu mereka juga menuntut SBY untuk turun dari Istana. Kegagalan tersebut misalnya terlihat dari belum tuntsanya kasus skandal Bank Century yang diduga melibatkan Boediono dan Sri Mulyani. Hal tersebut diungkapkan pada diskusi “Pergolakan Politik Indonesia: Arah dan Implikasinya” yang menghadirkan Hendri Saparini, Ridwan Saidi, Fuad Bawazier, Haris Rusli. Tidak lupa hadir pula dalam forum ini Sri Bintang Pamungkas dan Permadi.
Dalam bidang ekonomi, Hendri Saparini menilai bahwa apa yang selalu dirujuk oleh pemerintah indikator ekonomi yang elitis. Misalnya adalah inflasi dan harga saham. Sedangkan indikator ekonomi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat banyak, misalnya kenaikan sembako, tak pernah menjadi perhatian pemerintah. “Pemerintah selalu menilai pertumbuhan ekonomi dari indikator elitis seperti saham dan inflasi” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa kebijakan Boediono dan Sri Mulyani dalam bailout Bank Century tidak rasional. Melalui teori ekonomi ia menjelaskan bahwa sistemik atau tidaknya suatu Bank itu dapat dilihat dari dua segi. Pertama kalau bank tersebut besar. Dalam hal ini ia menilai Bank Century bukanlah Bank yang besar. Kedua Bank tersebut memiliki keterkaitan dengan bank yang lain. Dalam hal ini bank Century tidaklah mungkin berdampak sistemik karena ia masuk dalam kedua kategori si atas.
“Jangan-jangan Bank Century ini hanya warung rokok yang kecil dan tidak memiliki keterkaitan dengan yang lain. Terus warung rokok tersebut dirampok lagi. Ya jadinya kan sudah tidak apa-apa lagi disana”, ujar pengamat ekonomi tersebut. Dalam kesempatan ini, ia pun mendesak Boediono dan Sri Mulyani untuk bertanggung jawab dan jangan membodohi rakyat. Penjelasan-penjelsan Boediono selama ini menurutnya tidak masuk akal dan membodohi masyarakat.
Sementara itu Fuad Bawazier juga melihat ekonomi yang dikembangkan oleh SBY kini bersifat neolib dengan pemberlakuan FTA ASEAN-Cina. Perdebatan pembangunan antara neolib dan ekonomi kerakyatan tersebut sebenarnya sudah berjalan selama 40 tahun yang lalu. Tetapi memang kaum neolib ini selalu bekerja dengan penguasa. Sementara itu kaum ekonomi kerakyatan selalu berada di pinggiran. Dalam hal ini. Kaum neolib selalu memfasilitasi penguasa untuk mencuri uang rakyat melalui kebijakan-kebijakan tertentu. Ia pun melihat bahwa kasus bank Century ini adalah tindakan kaum neolib yang memfasilitasi penguasa untuk mencuri uang rakyat melalu mekanisme bailout.
Di bidang hukum, Ridwan Saidi melihat berbagai kejanggalan dalam soal penegakkan hukum yang terjadi di pemerintahan SBY kini. Misalnya kasus Antasari Azhar, Susno Duadji, Bibit dan Chandra dan tak lupa juga penuntasan Bank Century. Ia pun bertanya “apakah Kapolri berada di balik skandal Antasari Azhar dan Susno Duadji?” tanyanya. “apakah SBY berada di balik skandal Century?” ujarnya mempertanyakan peran SBY dalam bailout Century.
Berdasarkan analisa atas keadaan tersebut, kelompok masyarakat yang menamakan diri “Perkumpulan Renaissance Indonesia” ini menuntut SBY untuk mundur. SBY dilihat gagal terutama dalam beberapa hal; kasus bank Century yang tidak tuntas, penegakkan hukum yang amburadul misalnya terkait dengan Susno Duadji dan Antasari Azhar, juga kasus Bibit-Chandra, lalu juga dalam bidang ekonomi yang memaksakan Indonesia masuk dalam FTA. [jakartapress]
Dalam bidang ekonomi, Hendri Saparini menilai bahwa apa yang selalu dirujuk oleh pemerintah indikator ekonomi yang elitis. Misalnya adalah inflasi dan harga saham. Sedangkan indikator ekonomi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat banyak, misalnya kenaikan sembako, tak pernah menjadi perhatian pemerintah. “Pemerintah selalu menilai pertumbuhan ekonomi dari indikator elitis seperti saham dan inflasi” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa kebijakan Boediono dan Sri Mulyani dalam bailout Bank Century tidak rasional. Melalui teori ekonomi ia menjelaskan bahwa sistemik atau tidaknya suatu Bank itu dapat dilihat dari dua segi. Pertama kalau bank tersebut besar. Dalam hal ini ia menilai Bank Century bukanlah Bank yang besar. Kedua Bank tersebut memiliki keterkaitan dengan bank yang lain. Dalam hal ini bank Century tidaklah mungkin berdampak sistemik karena ia masuk dalam kedua kategori si atas.
“Jangan-jangan Bank Century ini hanya warung rokok yang kecil dan tidak memiliki keterkaitan dengan yang lain. Terus warung rokok tersebut dirampok lagi. Ya jadinya kan sudah tidak apa-apa lagi disana”, ujar pengamat ekonomi tersebut. Dalam kesempatan ini, ia pun mendesak Boediono dan Sri Mulyani untuk bertanggung jawab dan jangan membodohi rakyat. Penjelasan-penjelsan Boediono selama ini menurutnya tidak masuk akal dan membodohi masyarakat.
Sementara itu Fuad Bawazier juga melihat ekonomi yang dikembangkan oleh SBY kini bersifat neolib dengan pemberlakuan FTA ASEAN-Cina. Perdebatan pembangunan antara neolib dan ekonomi kerakyatan tersebut sebenarnya sudah berjalan selama 40 tahun yang lalu. Tetapi memang kaum neolib ini selalu bekerja dengan penguasa. Sementara itu kaum ekonomi kerakyatan selalu berada di pinggiran. Dalam hal ini. Kaum neolib selalu memfasilitasi penguasa untuk mencuri uang rakyat melalui kebijakan-kebijakan tertentu. Ia pun melihat bahwa kasus bank Century ini adalah tindakan kaum neolib yang memfasilitasi penguasa untuk mencuri uang rakyat melalu mekanisme bailout.
Di bidang hukum, Ridwan Saidi melihat berbagai kejanggalan dalam soal penegakkan hukum yang terjadi di pemerintahan SBY kini. Misalnya kasus Antasari Azhar, Susno Duadji, Bibit dan Chandra dan tak lupa juga penuntasan Bank Century. Ia pun bertanya “apakah Kapolri berada di balik skandal Antasari Azhar dan Susno Duadji?” tanyanya. “apakah SBY berada di balik skandal Century?” ujarnya mempertanyakan peran SBY dalam bailout Century.
Berdasarkan analisa atas keadaan tersebut, kelompok masyarakat yang menamakan diri “Perkumpulan Renaissance Indonesia” ini menuntut SBY untuk mundur. SBY dilihat gagal terutama dalam beberapa hal; kasus bank Century yang tidak tuntas, penegakkan hukum yang amburadul misalnya terkait dengan Susno Duadji dan Antasari Azhar, juga kasus Bibit-Chandra, lalu juga dalam bidang ekonomi yang memaksakan Indonesia masuk dalam FTA. [jakartapress]
100 Hari SBY dinilai Gagal
Selasa, 19 Januari 2010
Dianugerahi Unmar Award 2010, Gus Dur Disejajarkan dengan Soekarno
Senin, 18 Januari 2010 12:18
Kuta, NU Online
Penghargaan untuk mantan ketua umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terus mengalir. Kali ini Universitas Mahendradatta (Unmar) memberikan Unmar Award 2010 kepada Gus Dur yang dinilai telah berjasa besar dalam membangun kerukunan antarumat beragama, sekaligus tokoh dalam mempertahankan keutuhan NKRI.
Rektor Universitas Mahendradatta Dr SG Ngurah Arya Wedhakarna mengatakan, Gus Dur adalah guru bangsa yang pantas mendapat penghargaan. "Gus Dur tidak jauh beda dengan Soekarno. Karena itu, tidak salah jika rakyat Bali memberikan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur," katanya di Kuta, Bali, Ahad (17/1).
Penghargaan diserahkan oleh Rektor Unmar kepada Inayah Abdurrahman Wahid, yang mewakili keluarga besar Gus Dur. Penghargaan diserahkan dalam rangkaian dies natalis ke-47 Universitas Mahendradatta.
Menurut Arya, meski Soekarno dan Gus Dur sosok pemimpin yang terlahir berbeda di zamannya, tapi keduanya mempunyai pemikiran dan spirit yang sama dalam menegakkan demokrasi di tanah air.
Hal itu, kata Arya, dapat dilihat dari semangat Gus Dur yang selalu membela kaum minoritas, termasuk yang ada di Bali. "Bagi kami rakyat di Bali, Soekarno dan Gus Dur adalah sosok yang diistilahkan dengan Awatara atau orang pintar yang menjadi penyelamat di bumi," katanya.
Di bidang akademika, kata Arya, Soekarno dan Gus Dur sama-sama sebagai imluwan yang masuk ke dalam deretan orang-orang pandai di dunia.
"Soekarno mampu mengantongi 24 gelar doktor honoris causa, demikian juga halnya Gus Dur memiliki 10 gelar yang sama," katanya.
Jika saat ini terjadi tarik menarik cukup kuat soal rencana pemberian gelar kepahlawanan kepada Gus Dur, lanjut Arya, tidak demikian halnya dengan civitas akademika Unmar. "Kami langsung berbuat konkret, tidak ragu dalam memberikan penghargaan kepada almarhum Gus Dur, karena kami merasa jasa beliau demikian besar bagi masyarakat Bali," ucap dia.
Usai mendapat tanda penghargaan Unmar Award, Inayah Wulandari Wahid menyatakan rasa haru dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Bali. "Kami sekeluarga yakin bahwa ini semua menjadi bukti dari hasil apa yang sudah dilakukan Gus Dur selama hidupnya," kata putri bungsu Gus Dur ini.
Inayah meyakini, meski saat ini ayahandanya tidak bisa melihat, memandang, mengenang dan menikmati penghargaan yang diberikan, namun penghargaan itu menjadi semacam cambuk bagi diri, keluarga dan seluruh rakyat Indonesia untuk mewarisi dan meneruskan perjuangan Gus Dur.
"Penghargaan ini bukan untuk bapak, tetapi kepada kami yang mewarisi perjuangan bapak. Penghargaan ini bukan untuk pajangan di atas meja, namun untuk mengingatkan kami yang ditinggalkan bahwa perjuangan Gus Dur belum selesai," tandas Inayah yang mengenakan kerudung dibalut baju muslim serba hitam itu.
Semua itu, kata Inayah, tidak akan berarti apa-apa jika apa yang diperjuangkan Gus Dur tidak dilanjutkan. "Penghargaan ini bisa sia-sia jika kami tidak menghidupkan nilai-nilai dan prinsip yang selama ini ditegakkan Gus Dur, yakni bahwa keberadaan manusia itu sama di mata negara, demokrasi dan keadilan. Pluralisme harus ditegakkan. Ini menjadi PR besar di negara kita," ucapnya. (ant/sam)
Kuta, NU Online
Penghargaan untuk mantan ketua umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terus mengalir. Kali ini Universitas Mahendradatta (Unmar) memberikan Unmar Award 2010 kepada Gus Dur yang dinilai telah berjasa besar dalam membangun kerukunan antarumat beragama, sekaligus tokoh dalam mempertahankan keutuhan NKRI.
Rektor Universitas Mahendradatta Dr SG Ngurah Arya Wedhakarna mengatakan, Gus Dur adalah guru bangsa yang pantas mendapat penghargaan. "Gus Dur tidak jauh beda dengan Soekarno. Karena itu, tidak salah jika rakyat Bali memberikan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur," katanya di Kuta, Bali, Ahad (17/1).
Penghargaan diserahkan oleh Rektor Unmar kepada Inayah Abdurrahman Wahid, yang mewakili keluarga besar Gus Dur. Penghargaan diserahkan dalam rangkaian dies natalis ke-47 Universitas Mahendradatta.
Menurut Arya, meski Soekarno dan Gus Dur sosok pemimpin yang terlahir berbeda di zamannya, tapi keduanya mempunyai pemikiran dan spirit yang sama dalam menegakkan demokrasi di tanah air.
Hal itu, kata Arya, dapat dilihat dari semangat Gus Dur yang selalu membela kaum minoritas, termasuk yang ada di Bali. "Bagi kami rakyat di Bali, Soekarno dan Gus Dur adalah sosok yang diistilahkan dengan Awatara atau orang pintar yang menjadi penyelamat di bumi," katanya.
Di bidang akademika, kata Arya, Soekarno dan Gus Dur sama-sama sebagai imluwan yang masuk ke dalam deretan orang-orang pandai di dunia.
"Soekarno mampu mengantongi 24 gelar doktor honoris causa, demikian juga halnya Gus Dur memiliki 10 gelar yang sama," katanya.
Jika saat ini terjadi tarik menarik cukup kuat soal rencana pemberian gelar kepahlawanan kepada Gus Dur, lanjut Arya, tidak demikian halnya dengan civitas akademika Unmar. "Kami langsung berbuat konkret, tidak ragu dalam memberikan penghargaan kepada almarhum Gus Dur, karena kami merasa jasa beliau demikian besar bagi masyarakat Bali," ucap dia.
Usai mendapat tanda penghargaan Unmar Award, Inayah Wulandari Wahid menyatakan rasa haru dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Bali. "Kami sekeluarga yakin bahwa ini semua menjadi bukti dari hasil apa yang sudah dilakukan Gus Dur selama hidupnya," kata putri bungsu Gus Dur ini.
Inayah meyakini, meski saat ini ayahandanya tidak bisa melihat, memandang, mengenang dan menikmati penghargaan yang diberikan, namun penghargaan itu menjadi semacam cambuk bagi diri, keluarga dan seluruh rakyat Indonesia untuk mewarisi dan meneruskan perjuangan Gus Dur.
"Penghargaan ini bukan untuk bapak, tetapi kepada kami yang mewarisi perjuangan bapak. Penghargaan ini bukan untuk pajangan di atas meja, namun untuk mengingatkan kami yang ditinggalkan bahwa perjuangan Gus Dur belum selesai," tandas Inayah yang mengenakan kerudung dibalut baju muslim serba hitam itu.
Semua itu, kata Inayah, tidak akan berarti apa-apa jika apa yang diperjuangkan Gus Dur tidak dilanjutkan. "Penghargaan ini bisa sia-sia jika kami tidak menghidupkan nilai-nilai dan prinsip yang selama ini ditegakkan Gus Dur, yakni bahwa keberadaan manusia itu sama di mata negara, demokrasi dan keadilan. Pluralisme harus ditegakkan. Ini menjadi PR besar di negara kita," ucapnya. (ant/sam)
Mahasiswa Tuntut Penyelesaian Skandal Century
JAKARTA- Ratusan mahasiswa dari 30 kampus se-Jakarta berkumpul untuk merencanakan aksi unjuk rasa. Mereka mengecam pemerintahan SBY harus menuntaskan kasus Century dalam program 100 hari kerja.
Juru bicara mahasiswa dari 30 kampus se-Jakarta, Nur Kholis mengatakan aksi ini akan digelar 28 Januari mendatang. Kemarin, Minggu (10/1), perwakilan mahasiswa dari masing-masing kampus berkumpul di kampus B STEMIK Jayakarta Jalan Salemba Raya 24, Jakarta Pusat.
“Beberapa kampus yang ikut antara lain, UIN, UKI, Trisakti, dan IISIP. Kami nanti akan melakukan konfrensi pers untuk aksi tanggal 28 januari yang bertepatan dengan 100 hari pemerintahan SBY-Boediono,” imbuhnya. Sebelum menggelar aksi besar-besaran, mulai 11-20 Januari mereka akan melakukan propaganda ke berbagai kampus lain. ”Kami akan melakukan aksi yang diikuti oleh ribuan massa untuk mendesak agar SBY-Boediono turun dari kursi pemerintahan atau kami akan turunkan secara paksa,” ujarnya. (net/jpnn)
Senin, 18 Januari 2010
PMII: Pahlawan Nasional, Gus Dur Yes, Soeharto No
Selasa, 5 Januari 2010 21:34
Jombang, NU Online
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Jombang melakukan aksi turun jalan. Mereka mendesak pemerintah agar segera merealisasikan almarhum KH Abdurrahman alias Gus Dur diangkat menjadi pahlawan nasional.
Namun mereka menolak jika almarhum presiden Soeharto juga diangkat menjadi pahlawan.
Ahmad Riyadi, Ketua PC PMII Jombang mengatakan, Gus Dur sangat layak diangkat menjadi pahlawan nasional. Sebab, selama ini Gus Dur sudah mengabdikan dirinya untuk bangsa Indonesia. Selain itu, Gus Dur juga telah meletakkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
Di sektor keberagaman bangsa, kata Ahmad, kiprah mantan presiden RI ke 4 ini tidak diragukan lagi. "Yang pasti Gus Dur adalah tokoh penegak kebenaran dan keadilan. Jadi sangat layak untuk diangkat menjadi pahlawan nasional," kata Ahmad menjelaskan, Selasa (5/1) seperti dilansir beritajatim.com.
Bagaimana dengan Soeharto? PMII Jombang tidak sepakat jika mantan penguasa orede baru itu dijadikan pahlawan nasional. Sebab, selama 32 tahun kepemimpinannya, Soeharto banyak merugikan rakyat. Bahkan, hingga saat sekitar 17 orang aktivis tak jelas rimbanya. Itu semuanya disebabkan oleh kediktatoran Soeharto.
Aksi PMII ini juga diwarnai dengan pembentangan spanduk putih yang berisi dukungan terhadap Gus Dur menjadi pahlawan. Setiap pemakai jalan diminta berhenti kemudian membubuhkan tanda tangan dukungan.
Selain itu, mahasiswa juga menyuruh wakil ketua DPRD Jombang, Masud Zuremi, untuk menggoreskan tanda tangan diatas kain putih tersebut.
"Kami atas nama wakil rakyat sangat mendukung jika Gus Dur dijadikan pahlawan. Bukan hanya itu, rencananya Gus Dur juga akan kita jadikan nama jalan," kata Masud usai tanda tangan dukungan. (mad)
Langganan:
Postingan (Atom)
